PROGRES BENTENG- Pada Rabu (21/2/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Istana Negara, Jakarta.
Hadi menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Mahfud Md yang telah mengundurkan diri karena terlibat dalam kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden pada akhir Januari 2024.
Sebelum menjabat sebagai Menko Polhukam, Hadi telah menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Posisi ini kini dipegang oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Serah terima jabatan tersebut dilakukan oleh Plt. Menko Polhukam Muhammad Tito Karnavian kepada Hadi di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Tentu saja, dengan jabatan barunya, masyarakat juga penasaran tentang kekayaan dan koleksi mobil Hadi Tjahjanto.
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, pada tahun 2022, kekayaan Hadi Tjahjanto mencapai sekitar Rp22,8 miliar dengan aset yang meliputi tanah, kendaraan, dan harta lainnya.
Ketika kita melihat ke dalam garasi Hadi, kita akan menemukan koleksi mobil senilai Rp486 juta.
Koleksi ini termasuk tiga mobil dari pabrikan Jepang dan satu sepeda motor.
Mobil-mobil tersebut antara lain, Toyota Kijang tahun 2004 senilai Rp85 juta, Toyota Kijang Innova tahun 2015 senilai Rp245 juta, dan Honda CR-V Jeep tahun 2009 senilai Rp154 juta.
Sedangkan, sepeda motor yang dimilikinya adalah Honda dengan nilai sekitar Rp2,45 juta.
Selain itu, Hadi juga memiliki aset berupa tanah di Malang, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur dengan total mencapai Rp6,9 miliar.
Di samping itu, Purnawirawan TNI ini juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp1,9 miliar, surat berharga senilai Rp3 miliar, serta harta kas atau setara kas sekitar Rp10,4 miliar.
Dengan jabatan barunya dan kekayaan yang dimilikinya, Hadi Tjahjanto kini menjadi salah satu sosok yang sangat diperhatikan dalam dunia politik dan masyarakat.
