Dipecat Pjs Kades, Perangkat Desa Ini Akhirnya Menangi Gugatan di PTUN

Agustus 17, 2018
Featured Hukum dan Kriminal 0   172 views 0

PROGRES.ID, BENTENG – Setelah lama mencari keadilan terkait pemecatan perangkat Desa Taba Terunjam oleh Pejabat Sementara (Pjs) Kades, akhirnya pada Kamis (16/08/2018) gugatan sejumlah perangkat desa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu.

PTUN Bengkulu memutuskan menerima gugatan yang diajukan perangkat desa yang diberhentikan. Pemerintah desa diminta memberikan hak-hak sejumlah perangkat desa yang dipecat dan meminta mereka bekerja sesuai SK yang pernah mereka terima.

Putusan PTUN

Salah seorang perangkat desa memperlihatkan putusan PTUN Bengkulu | Foto: Hendry/PROGRES BENTENG

Atas putusan tersebut, salah satu perangkat desa, Fios mengaku puas dengan keputusan tersebut dan akan kembali bekerja sebagai perangkat desa. Fios berharap dalam waktu dekat hak-hak mereka yang sudah lebih dari setahun dapat segera dibayar oleh pemerintah desa.

“Usaha kami untuk mencari keadilan telah tercapai, jadi kami akan kembali bekerja sebagai perangkat desa lagi. Kalau pun pemerintah desa dalam hal ini tidak mau menerima dan membayar hak kami, maka kami akan menempuh jalur hukum lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, Mantan Kades Taba Terunjam Hartanto meminta Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah bisa menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran dan tidak sampai terulang kembali.

“Saya minta Pemkab Benteng bisa memilah antara aturan, politik dan kepentingan pribadi. Apa lagi yang diputuskan hakim di PTUN adalah kebenaran, untuk itu saya harap semua yang menjadi hak para perangkat Desa Taba Terunjam dapat mereka terima,” jelas Hartanto.

Untuk diketahui, sengketa di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi ini berawal saat Hartanto yang kala itu menjabat sebagai kades merombak perangkat desanya. Alasannya, SK yang dikantongi perangkat desa yang lama sudah habis dan cacat hukum.

Akibat pemberhentian perangkat desa tersebut, kades dan BPD tidak sejalan hingga memicu polemik antara kades dan BPD. Akhirnya, Pemkab Benteng memberhentikan Kades Hartarto dan perangkat barunya. Pemkab Benteng kemudian mengangkat Pjs Kades yang kemudian memecat perangkat desa yang dipilih kades sebelumnya. Tak terima dengan keputusan Pemkab Benteng tersebut, Kades Hartarto dan perangkatnya menggugat ke PTUN.(hdn)

Komentar Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *