PROGRES.ID, BENTENG – Kendati laporan mengenai buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sudah diputuskan oleh Panwaslih beberapa waktu lalu, namun buku bergambar bupati non aktif itu kembali dilaporkan ke Panwaslih.
Laporan kali ini bukan hanya karena buku tersebut bergambar calon bupati saja, namun di dalam laporan juga menyebutkan jika buku KIA tersebut masih dibagikan kepada warga melalui puskesmas dan bidan desa. Padahal sebelumnya Panwaslih sudah melarang buku tersebut dibagikan pada masa kampanye seperti saat ini.
Kuasa hukum M Sabri-Naspian, R Adnan mengaku mereka kembali melaporkan buku KIA ini karena buku bergambar bupati non aktif ini masih tersebar di pedesaan. Oleh karenanya ia kembali melaporkan temuan tersebut.
“Ini kita bawa semua bukti, kita coba laporkan kembali. Masalah keputusan itu ranahnya Panwas. Namun kita berharap Gakkumdu juga bisa memerika kasus ini,” jelas R Adnan (11/1/2017).
Selain itu, dalam laporannya R Adnan juga membeberkan terkait temuan mereka, bahwa pembagian buku KIA juga dipatok harga oleh oknum tertentu. Harga buku tersebut bervariasi mulai dari Rp 10 ribu sampai Rp 35 ribu.
“Setahu saya buku ini kan dicetak dari dana APBD, jadi sudah seharusnya gratis, pungutan tersebut juga kita laporkan,” ungkap R Adnan.
Sementara itu, Panwaslih hingga kini belum dapat dikonfirmasi terkait langkah-langkah yang akan diambil terhadap adanya laporan kedua tentang buku kesehatan bergambar tersebut. (hdn)
