Diduga Lakukan Pelanggaran Kampanye, Oknum Dewan Hingga PNS dan Perangkat Desa Dilapor Ke Panwas

239
Pilkada
Ilustrasi | Bisnis.com
PROGRES.ID, BENTENG – Tim Penasihat Hukum (PH) pasangan M Sabri-Naspian, Raden Adnan kembali melaporkan dugaan pelanggaran ke Panwaslu Benteng, Rabu (8/2/2017).
Dalam laporan itu, diketahui tidak hanya satu orang saja yang diduga melakukan pelanggaran tetapi melibatkan banyak orang dari beberapa institusi berbeda. Diantaranya Ketua Komisi II Provinsi Bengkulu yang dilaporkan karena diduga melakukan kampanye tanpa disertai surat izin cuti.
“Kami melaporkan beberapa orang yang kami nilai telah melakukan kampanye terselubung untuk pasangan calon nomor urut 2 Ferry Ramli-Septi Peryadi. Diantara yang kami laporkan ini adalah Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu. Dia melakukan kampanye tanpa disertai surat izin cuti,” kata Raden Adnan.
Kemudian pejabat di lingkungan Pemkab Benteng, diantaranya Kabag Umum Pemkab Benteng serta Camat Kecamatan Pagar Jati. Mereka disebut ada di tengah-tengah acara yang dihadiri Ketua Komisi II DPRD Provinsi di rumah imam masjid di Desa Taba Renah yang berlangsung pada 5 Februari lalu itu yang diikuti sekitar 40 orang jamaah.
Raden Adnan dan tim saat berikan laporan ke Panwas (8/2/2017)/Foto: dunan/PROGRES BENTENG
“Acaranya dilaksanakan di rumah imam masjid sekitar pukul 19.00 hingga selesai. Dalam acara tersebut, I-D mengajak memilih kembali pasangan Ferry Ramli-Septi Peryadi. Kami menilai ini kampanye terselubung yang dilakukan pejabat negara. Makanya kami laporkan ke Panwaslu Benteng,” jelas Adnan.
Selanjutnya Kepala Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati,  dan 2 orang perangkat Desa Taba Renah. Salah seorang Kepala Sekolah SDN Desa Kertapati Kecamatan Pagar Jati dan salah seorang PNS di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTP). Mereka semua ikut dilaporkan ke Panwaslu Benteng karena diduga juga turut hadir di dalam acara itu.
“Jika selama ini beberapa laporan dihentikan, kali ini kami minta diteruskan. Kami juga minta Panwaslu merekomendasi pemecatan dan proses pidana tetap lanjut. Karena bagi PNS dilarang terlibat kampanye dan Dewan harus ada izin cuti kalau ingin mengkampanyekan calon,” tegas Raden Adnan.

Sementara itu diketahui saat ini Panwas tengah memanggil pihak -pihak yang terlapor untuk diklarifikasi terkait kebenaran laporan ini. (hdn)

Komentar Facebook

LEAVE A REPLY