Dituding Manipulasi Data DD, Warga Polisikan Kades Harapan

141
Kades Harapan, Yasak | Foto: Hendry/PROGRES BENTENG

PROGRES.ID, BENTENG – Kepala Desa Harapan Kecamatan Pondok Kelapa Yasak Ikhsan dilaporkan warganya atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan Dana Desa (DD).

Salah seorang warga yang ikut melaporkan, Soleh menyebutkan bahwa sang kades telah banyak menyalahgunakan jabatannya hingga merugikan desa.

“Sudah banyak yang disalahgunakan dan kami menilai itu sangat merugikan desa,” ungkap anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Harapan. Kami sudah melaporkan hal ini ke Polda Bengkulu, dan kami harap Kepolisian bisa menindaklanjuti laporan kami segera,” tegas Soleh.

LMP Desa Harapan, lanjut Soleh, menuntut agar Pemerintah Desa (Pemdes) dapat transparan mengelola APBDes.

“Tidak transparan mengelola APBDes, dan banyak warga tak tahu jumlah ADD dan DD dan juga untuk apa saja,” imbuhnya.

Hal senada juga diujarkan oleh warga Desa Harapan lainnya, Poniran. Ia  menyebut, dalam laporan realisasi APBDes tercantum insentif untuk Ketua LPM, ketua adat dan Guru PAUD, namun hal itu tidak benar dalam realisasinya.

“Laporan itu fiktif, seyogyanya ada ada dana insentif yang dianggarkan, namun faktanya hanya laporan saja sementara uang tidak mereka terima. Ini sudah terjadi sejak DD tahun 2016 lalu. Kalau pun ada yang menerima itu hanya sebagian, seharusnya menerima 12 bulan, tapi realisasinya hanya 6 bulan, sisanya tidak di bayar,” beber Poniran.

Sementara itu, Kades Harapan Yasak Ikhsan membantah tudingan sejumlah warga tersebut. Ia mengatakan, dana ADD dan DD yang masuk dalam APBDes telah direalisasikan sesuai petunjuk teknis yang ada.  Ia juga menyebut, data yang dapat dipertanggungjawabkan setiap tahun adalah dokumen APBDes Perubahan, bukan pada APBDes murni.

Melaporkan
Tamak beberapa jurnalis televisi mewawancarai warga yang melaporkan Kades Harapan | Foto: Hendry/PROGRES BENTENG

“Kami menyelenggarakan sesuai apa yang kami realisasikan di lapangan. Saya heran dari mana mereka (pelapor) mendapatkan salinan APBDes, padahal tidak untuk dilihat secara umum,” ujar Yasak Ikhsan.

Yasak bahkan menuding, pelapor telah menyalahi aturan serta melakukan pencurian data.

“Dokumen APBDes bukan untuk konsumsi umum, jadi mereka sudah mencuri data APBDes dan itu pelanggaran,” tandasnya.(hdn)

Komentar Facebook

LEAVE A REPLY