Beri Teguran Ke Kades, Wabup Bengkulu Tengah Bakal Dilaporkan Ke Mendagri Hingga Presiden Joko Widodo

139
Kuasa Hukum Kades Taba Terunjam, Yuliswan tengah menunjukkan surat yang akan dilayangkan ke Presiden/progres.id/Dunan

PROGRES.ID,BENTENG– Polemik yang terjadi di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah(Benteng) terus bergulir. Belum lagi selesai kisruh terkait pengangkatan perangkat desa dan BPD, kini Wakil Bupati Septi Feryadi ikut terseret dan akan di laporkan ke Presiden Joko Widodo.

Kuasa Hukum Kepala Desa(Kades) Taba Terunjam, Yuliswan mengaku dalam laporan itu meminta agar Menteri Dalam Negeri memberikan teguran tertulis serta pemahaman kepada Wabup Septi Feryadi  Undang-undang nomor 30 tahun 2014  tentang administrasi pemerintahan pasal 80  ayat 3. Yang menjelaskan bahwa pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana yang di maksud di kenakan sanksi administrasi berat.

” Saya selaku Kuasa hukum dari Hartanto(Kades Taba Terunjam-red) tidak main-main, saya akan laporkan juga langsung ke Presiden, karena saya menilai Wakil Bupati tidak mengerti aturan sampai melayangkan surat ke klien saya,” tegas Yuliswan(11/07/2017).

Sementara itu Wakil Bupati Benteng Septi Feryadi menuturkan bahwa ia tidak mempermasalahkan hal tersebut, menurutnya surat sanksi administratif yang ia layangkan kepada Kades sudah sesuai dengan aturan yang ada.

” Saya bekerja sudah sesuai aturan, silakan mereka mau melapor kemana itu hak mereka, yang jelas terkait surat sanksi administratif terhadap Hartanto sudah ada peraturan Bupati(Perbup) yang mengaturnya,” tandasnya.(hdn)

Komentar Facebook

LEAVE A REPLY